Menguat, Permintaan Pembatalan Relaksasi DNI di Bidang Survei

JawaPos.com- Desakan mengkaji kembali kebijakan relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi) yang telah diputuskan Pemerintah kembali menguat. Kali ini, desakan pembatalan relaksasi ditujukan ke sektor survei yang selama ini sudah dilakukan oleh lembaga survei BUMN dan swasta yang selama ini sudah menunjukkan kinerja dan reputasi yang sangat baik.

Permintaan itu mengemuka dalam diskusi terbatas mengenai ekonomi dan kebijakan publik akhir tahun 2018 dengan tema “Menimbang Ulang Kebijakan Pemerintah atas Relaksasi DNI” yang diselenggarakan oleh Program Magister Adminitrasi Publik Universitas Nasional, Jakarta, Senin (10/12).

Permintaan ini merespons keputusan pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI 2018, termasuk jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar, sebagaimana diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 19 November 2018 lalu.

Beberapa lembaga jasa survei yang akan dibuka untuk investasi asing itu antara lain survei panas bumi, jasa survei objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan, dan jasa survei kuantitas Daftar Poker.

Alasan Pemerintah mengeluarkan jasa survei dari DNI karena untuk mendukung transfer teknologi dan memanfaatkan jaringan jasa internasional. Selain itu, karena jasa survei kuantitas/kualitas menjadi bagian dari jaringan jasa survei internasional, sehingga mendorong agar hasil survei lebih mudah diterima dan dipercaya di negara tujuan ekspor.

Sejumlah nara sumber dalam diskusi tersebut mempertanyakan urgensi keputusan pemerintah membuka keran lembaga survei asing yang selama ini sudah dilakukan oleh lembaga survei BUMN dan swasta Nasional.

“Pemerintah mestinya memperkuat posisi lembaga survei yang sudah memiliki kinerja, reputasi dan prestasi bagus, kemampuan sumber daya manusia dan jaringan internasional sudah sangat bagus,” kata Dr. I Made Adnyana, SE., M.M., Ketua Program Studi Ilmu Manajemen dan dosen Pascasarjana Universitas Nasional (Unas) yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu.

Menurut Made, selama ini jaringan internasional dapat diperoleh perusahaan-perusahaan jasa survei BUMN dan swasta melalui kemitraan dengan perusahaan multinasional, baik secara konsorsium, kerjasama operasi, sub-kontrak, afiliate, dan/atau bentuk lain.

“Teknologi Jasa Survei bukan merupakan hal yang sulit dijangkau oleh perusahaan survei nasional karena tersedia mitra & provider yang mudah diakses, baik yang terkait dengan peralatan (hardware/software), model bisnis, tansformasi digital, maupun sistem dalam rangka meningkatkan daya saing,” jelas Made.

Ditambahkan Made, posisi tenaga ahli juga sudah dapat diisi dan dilakukan oleh tenaga kerja nasional. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuka penanaman modal asing (PMA) terhadap sektor jasa survei itu.

Sementara Dr. Rusman Ghazali, M.Si, Ketua Program Pasca Sarjana Admintrasi Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta menilai, lembaga survei BUMN dan swasta Indonesia sejauh ini sudah sangat memadai dan sudah teruji ketika komitmen pasar berbasis ASEAN diberlakukan akhir tahun 2015 lalu.

Mestinya, lanjut Rusman, pemerintah memberi ruang dan mendorong lembaga survei nasional membangun aliansi strategi seluas-luasnya dengan lembaga verifikasi lainya di luar negeri sehingga lembaga survei nasional yang kita punyai makin diperhitungkan di pentas internasional

“Ini penting untuk memperluas jangkauan pasar terutama dalam menguasai pasar global, bukan malah membuka keran investasi asing di bidang survei yang nyata-nyata sudah dapat ditangani secara unggul oleh Lembaga Survei BUMN dan Swasta ”, ujar Rusman tegas.

(ask/JPC)

Bappenas Dorong Percepatan Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

JawaPos.com – Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan  pembangunan nasional untuk Tanah Papua.  Pendekatan kultural ini tercermin dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor  9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua.

Inpres ini menekankan strategi pembangunan berbasis budaya, wilayah adat dan fokus pada Orang Asli Papua khususnya yang berada di wilayah pendalaman dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau. Pendekatan berbasis wilayah adat merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan mengakokomodasi pendekatan berbasis wilayah adat di dalam RPJMN 2015-2019.

Dengan pendekatan baru ini, Pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat. Di Tanah Papua, setiap wilayah memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Terdapat 7 suku besar di Tanah Papua dan 256 suku kecil yang masing-masing memiliki bahasa daerah yang berbeda pula. 

Menurut penelitian Balai Bahasa Papua dan Papua Barat Kemdikbud pada 2013, terdapat 307 bahasa daerah. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda pula yang disesuaikan dengan kondisi sosiologi-antropologi. Setiap wilayah adat memiliki potensi ekonomi yang berbeda, sehingga Kementerian PPN/Bappenas menekankan pendekatan pembangunan yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial atau yang lebih populer disebut THIS dalam perumusan perencanaan pembangunan untuk wilayah papua. 

Kementerian PPN/Bappenas melalukan pendekatan pembangunan di beberapa wilayah strategis yang berbasis wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu wilayah adat Saireri, wilayah adat Mamta, wilayah adat Animha, wilayah adat Meepago dan wilayah adat Laapago. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, dikembangkan pendekatan pengembangan kawasan-kawasan potensial seperti kawasan industri Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong,  kawasan wisata Raja Ampat maupun kawasan wisata situs sejarah Pulau Mansinam.

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengatakan, dalam setahun terakhir Pemerintah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Inpres No 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI 2020 di Provinsi Papua.

Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pengembangan kawasan potensial. 

“Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian/lembaga, Gubernur Papua dan Papua Barat dan para Bupati/Walikota se-Tanah Papua,” ujar Okto di Jakarta, Rabu (12/12).

Dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, lanjut Okto, Pemerintah melihat bahwa proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja keolahragaan di Papua, namun kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua. Dampak ke depan melalui pelaksanaan PON ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian sehingga PON XX Papua tahun 2020 ini bukan hanya sukses prestasi tapi juga sukses ekonomi/kesejahteraan.

Komitmen Pemerintah pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah membangun prasarana dan sarana olahraga Istora, akuatik, hoki, kricket dan velodrome di Kabupaten Jayapura, penataan kawasan olahraga, serta pembangunan baru dan/atau perawatan rumah susun sebagai wisma atlet di Jayapura, Merauke dan Mimika.

“Melalui kebijakan percepatan pembangunan ini, Pemerintah memperkuat koordinasi dan sinergisitas perencanaan dan pelaksanan kebijakan, program, kegiatan, proyek, lokasi dan output percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua,” katanya.

Beberapa terobosan penting antara lain penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri Orang Asli Papua, termasuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine) terutama di daerah terisolir yang minim tenaga kesehatan. 

Sekretaris Desk Papua Velix V Wanggai menjelaskan, dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, Pemerintah melihat bahwa proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja bidang keolahragaan di Papua, namun kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua. Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi perencanaan penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua sesuai dengan arah kebijakan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

“Dari hasil pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur Papua pada 31 Oktober 2018, disepakati langkah-langkah pemantapan dan penajaman program pengembangan kluster-kluster kawasan secara terpadu di 5 kluster Biak, Jayapura, Merauke, Mimika dan Wamena,” kata Velix.

Sejalan dengan kebijakan konektivitas di Tanah Papua, lanjut Velix,  Pemerintah melihat bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka isolasi wilayah dan memperlancar pelayanan dasar seperti akses ke pusat kesehatan dan pendidikan. 

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas secara intens mempertajam kebijakan dan program pengembangan sosial ekonomi kawasan di sepanjang koridor Trans Papua baik di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Langkah awal yang dilakukan melalui pemetaan segmen-segmen Trans Papua dan memadukannya dengan kebijakan sektoral secara terpadu baik pertanian, perkebunan, pariwisata, kawasan industri lokal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan pelabuhan laut/sungai dan bandara di kawasan potensial lainnya.  

“Hal ini diikuti dengan peningkatan aktivitas komoditas unggulan lokal yang selama ini dijalankan baik kopi, coklat, karet, pala, ubi jalar dan sagu. Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil,” katanya.

Velix mengakui bahwa membangun Papua tidaklah mudah, ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Bappenas mendorong pengembangan komoditas wilayah lokal, lalu pengembangan kualitas SDM, pengembangan SDM dengan intervensi yang berbeda-beda. “Komunitas unggulan, SDM, konektivitas, dan iklim, ini penekanan penting yang kita lakukan,” ujarnya.

Menurut Velix, lebih dari separuh penduduk di Papua berada di atas pegunungan sehingga fokus pemerintah ke daerah pedalaman/pegunungan. Pesan penting pemerintah adalah soal kewirausahaan.

Dia menilai pelaksanaan PON di Papua jangan hanya dilihat sebagai kompetisi saja, tapi percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang akan terjadi di Papua. Bappenas akan terus melakukan pendekatan dasar yang sudah dilakukan lima tahun terakhir ini. “Bappenas merupakan bagian dari open governance, bisa mempertimbangkan saran dan masukan dari publik. Kemarin Bappenas memberi ruang dari saudara-saudara dari Papua untuk arah kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.

Bersamaan dengan tugas Kementerian PPN/Bappenas dalam mempersiapkan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, saat ini Bappenas terus menggali gagasan baru bagi arah baru pembangunan Tanah Papua ke dalam kebijakan nasional lima tahun ke depan. Terobosan awal di RPJMN 2015-2019 yang telah memasukkan pendekatan wilayah adat, akan terus dilanjutkan di tahun 2020-2024. Ke depan, Bappenas akan mempertajam pendekatan sosiologis antropologis Papua ke dalam kebijakan nasional. 

“Tentu sejalan dengan pendekatan SDGs 2030, pendekatan green growth, dan pelayanan publik di era digital,”katanya.

Program Manager Desk Papua Bappenas Theresia Ronny Andayani menambahkan, pembangunan di Papua juga mengedepankan aspek lokalitas, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Dia mencontohkan perkebunan kopi. Kopi asal Papua bagus dan enak, namun di lapangan lahan untuk produksi masih terbatas.

Dari sisi hulu, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinergikan. 

“Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan apa yang sudah mereka miliki,” jelas Theresia.

(srs/JPC)

Manajemen Grab Dilaporkan Mitra Pengemudinya ke KPPU

JawaPos.com – Mitra pengemudi melaporkan Grab ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan tuduhan dugaan pelanggaran kemitraan.Laporan terkait pelanggaran kemitraan oleh aplikator transportasi daring asal Malaysia tersebut terjadi di Medan, Sumatera Utara. Bahkan, para mitra pengemudi ini juga, katanya, sempat berdemo di depan Kantor KPPU Medan, menuntut ada perhatian khusus terkait pelanggaran tersebut pada Oktober lalu.

“Kami sudah terima laporannya dan sudah masuk pada tahap penelitian,” kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra di Jakarta, Rabu (12/12).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, lanjut Guntur, KPPU memang berwenang melakukan pengawasan terhadap kemitraan yang berpotensi menyalahgunakan posisi tawar. Jika memang terbukti terjadi skema kemitraan yang menyalahgunakan atau abusif dan merugikan mitra lebih kecil, tegasnya, maka KPPU tak segan memberikan sanksi yang berat.

“Bisa ditutup usahanya atau dikenakan denda Rp 10 miliar, dan instansi yang memberikan izin usaha tersebut wajib menjalankannya maksimal 30 hari setelah penetapan sanksi,” kata Guntur.

Namun, Guntur belum bisa memastikan kapan penelitian atas laporan mitra pengemudi Grab ini bakal rampung, karena penelitian laporan ini merupakan pijakan KPPU untuk melakukan investigasi. “Kalau investigasi itu sudah masuk sebagai penegakan hukum dan prosesnya mungkin akan agak panjang karena perlu hati-hati juga,” tegasnya.

Sebelumnya, Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengkritisi penetapan tarif yang terlampau rendah untuk pengemudi. Menurut Igun, ada bukti Grab tidak memperhatikan aspek kesejahteraan dan kemanusiaan terhadap mitranya.

“Tarif yang sangat rendah membuat mitra bekerja lebih keras dan kelelahan, sehingga akhirnya berpengaruh pada sisi keamanan dan pelayanan,” tutur Igun.

(srs/JPC)

4 Tahun Jokowi-JK, Jumlah Desa Tertinggal Turun 8,85 Persen

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan potensi desa (Podes) terhadap 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Data ini dilakukan salah satunya untuk mengetahui Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia.

Tolak ukur dari IPD ini terdiri dari lima dimensi, diantaranya ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal tersebut menjadi ukuran apakah desa tersebut masuk ke dalam kategori desa tertinggal, berkembang, maupun mandiri.

Hasil pendataan menunjukkan, jumlah desa tertinggal pada 2014 sebesar 19.750 desa (26,81 persen) turun menjadi 13.232 desa (17,96 persen) di 2018. Kemudian, desa berkembang pada 2014 tercatat sebanyak 51.026 desa (69,26 persen) naik menjadi 54.879 desa (74,49 persen) di 2018, dan terakhir kategori desa mandiri juga tumbuh dari 2014 sebesar 2.894 (3,93 persen) menjadi 5.559 desa (7,55 persen) di 2018.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, desa dengan status tertinggal paling banyak berada di Pulai Maluku, Kalimantan Utara dan Papua. Papua misalnya, tercatat ada 87,12 persen desa tertinggal dan 12,70 persen desa berkembang serta 0,18 persen desa mandiri.

“Tentunya ini kita pikirkan dan persoalan besar disana adalah gepgrafis, seperti di Papua Barat itu adalah halangan tersendiri,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (10/12). 

Sementara itu, Provinsi Bali dan D.I Yogyakarta menjadi wilayah yang sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Seperti Bali, tercatat desa berkembangnya sebanyak 72.33 persen dan desa mandirinya 27,67 persen. Sementara itu Yogyakarta, desa berkembangnya tercatat sebesar 59,69 persen dan desa mandirinya 40,31 persen.

“Seluruh desa di Bali masuk ke berkembang dan mandiri. Termasuk juga di (Pulau) Jawa, oleh karena itu keberpihakan dan pembangunan di wilayah timur harus dilakukan. Kalau tidak bagaimana saudara kitoa bisa mengejar ketertinggalannya,” pungkasnya.

(hap/JPC)

Mendes: Kenaikan Penghasilan Warga Desa Dimanfaatkan Bandar Narkoba

JawaPos.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat pendapatan per kapita warga desa meningkat sepanjang 2014-2018. Rata-rata peningkatan warga desa sebesar 6,13 persen per tahun dari 2015-2017.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pendapatan warga desa pada 2014 sebesar 572.586 per bulan, kemudian menjadi 804.071 per bulan pada 2018.

Mendes PDDT Eko Putro Sandjojo mengatakan, kenaikan pendapatan per kapita warga desa justru dimanfaatkan oleh bandar narkoba sebagai pangsa pasar. Dengan kenaikan itu, daya beli secara otomatis juga ikut meningkat.

“Narkoba memang yang harus diantisipasi, dengan pendapatan yang meningkat peluang narkoba itu masuk meningkat. apalagi peningkatan pendapatan hampir 50 persen, daya beli naik. Ini dilihat akan menjadi market bagi bandar,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (10/12).

Oleh karena itu, pihaknya saat ini telah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk terus menekan penggunaan barang haram tersebut.

“Kemendes sudah melakukan kerja sama dengan BNN. Ini dilakukan agar bisa menekan pengguna narkoba yang cukup marak di desa-desa,” jelasnya. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan terkait potensi desa (Podes) 2018 terhadap 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Menariknya, masih ada desa-desa yang paling banyak terjadi penyalahgunaan narkotika dan perkelahian.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, masih ada sekitar 14,99 persen desa yang terjadi penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, 3,75 persen masih sering terjadi perkelahian. “Ke depan kita punya tanggung jawab rasa kesatuan dan persatuan dalam menjaga keamanan. Kita juga harus menangkal berita hoax yang bisa menimbulkan perpecahan,” tuturnya.

Dari jumlah tersebut, desa-desa di wilayah Sumatera, Jawa Timur, Aceh menjadi yang paling sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Sementara itu Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang sering terjadi perkelahian.

(hap/JPC)

Menteri Rini ke Pekerja WIKA: Aljazair Panas, Gizinya Dijaga Lho Ya!

JawaPos.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas 311 pekerja WIKA untuk mengerjakan proyek infrastruktur di tiga negara yaitu Aljazair, Niger dan Taiwan.

“Saya bangga ini semua mau berangkat ke Aljazair. Saudara-saudara akan bekerja pergi dari Indonesia. Meninggalkan keluarga dan bekerja disana. Pada kesempatan ini saya berpesan untuk selalu semangat,” kata Rini di Kantor WIKA, Jakarta, Minggu (9/12).

Menteri Rini pun mengingatkan agar para duta bangsa yang akan berangkat tersebut bisa mempersiapkan diri dengan baik, dengan semangat bekerja yang tinggi, pantang menyerah, dan bertekad untuk memberikan yang terbaik. 

“Saya berharap saya mau Aljazair itu kan panas. Jadi harus siap. Sudah siap belum? Makan yang bagus kan? Gizinya dijaga lho ya. Harus makin sehat makin semangat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana menyampaikan WIKA membuka ruang sebesar-besarnya untuk melibatkan para Duta Bangsa dalam ekspansi bisnis di mancanegara. Tumiyana percaya para Duta Bangsa akan menghadirkan multiplier effect yang luar biasa.

“WIKA kini diberi kepercayaan yang begitu luar biasa dari luar negeri untuk mengerjakan proyek-proyek infrastrukturnya. Kami membangun 5.000 unit rumah di Aljazair, Kinman Bridge di Taiwan dan Istana Presiden di Niger. Kami ingin membuktikan bahwa proyek-proyek ini dapat kami selesaikan dengan baik berkat peran para Duta Bangsa,” kata Tumiyana.

Keberangkatan para Duta Bangsa ini semakin menambah jumlah Duta Bangsa yang berperan dalam pembangunan proyek-proyek WIKA di luar negeri. Pada tahun 2018, tercatat 963 Duta Bangsa yang telah mendukung kiprah WIKA. 

Jumlah ini ditargetkan meningkat hingga mencapai lebih dari 3.500 Duta Bangsa atau meningkat dua kali lipat pada tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah proyek yang diraih oleh Perseroan dari luar negeri. 

Selain proyek di 3 negara tersebut, WIKA dipercaya untuk mengerjakan proyek Konstruksi Smelter Timah di Nigeria, Perumahan Bateen Al Samar di Dubai, Limbang Bridge di Malaysia, Clarin Bridge di Filipina, Rehabilitasi Jalan Maubin Myapon di Myanmar, dan 5 proyek di Timor Leste diantaranya Proyek New Development Oecusse Ambeno Airport, pembangunan Jembatan Comoro dan Soibada, serta jalan di Natarbora dan Manututu.

(uji/JPC)

Soal Penangkapan Bos Huawei, Ini Respons Sri Mulyani

JawaPos.com – Chief Financial Officer Huawei (CFO) Technologies, Meng Wangzhou ditangkap oleh pihak berwajib di Kanada. Penangkapan itu dilakukan karena permintaan Amerika Serikat (AS) atas dugaan pelanggaraan yang dilakukan oleh Huawei. Selanjutnya, Meng akan diekstradisi ke AS karena dianggap melakukan pelanggaran oleh Negeri Paman Sam.

Padahal, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat (AS) belum lama ini sepakat untuk melakuakn gencatan perdagangan.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai gejolak dari global kerap berubah-ubah. Ia tidak bisa memprediksi apakah kedepannya hubungan antara dua negara ekonomi tekuat yakni AS dan Tiongkok bisa kembali mesra.

“Pertama kita melihat mungkin tatanan global ini akan terus berkembang, kita belum tahu dan tidak tahu pada saat ini apakah hubungan Amerika RRT akan semakin baik,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (7/12) malam.

“Dengan kata lain kedua pihak akan saling mengedepankan pentingnya menjaga stabilitas, tidak hanya di dua negara itu, tapi karena dua negara ini adalah negara yang memiliki size ekonomi sangat besar terhadap dunia, maka apapun yang akan dilakukan akan berdampak spill over,” sambungnya.

Ia berharap, hubungan kedua negara tidak semakin memanas. Apalagi, perseteruan keduanya cukup memberi dampak bagi perekonomian secara keseluruhan.

“Jadi semua dimensi, mulai dari perdagangan, ekonomi, keamanan itu kita berharap menciptakan lingkungan yang lebih pasti dan lingkungan yang lebih aman, dan adil tentunya saya berharap adanya satu fair treat kita berharap itu bisa dijalankan sesuai dengan kesepakatan,” kata dia.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan tetap menghormati keputusan dari kedua negara. Namun, Indonesia juga akan menyampaikan aspirasinya demi kepentingan nasional.

“Kita menghormati saja, namun kita juga akan menyampaikan aspirasi seluruh dunia bahwa kedua negara tersebut akan menyepakati hal hal yg positif,” pungkasnya.

(hap/hana)

(hap/JPC)

Keren! Tol Trans-Jawa Siap Operasional Akhir 2018

JawaPos.com – Impian mewujudkan jalan bebas hambatan dari Merak hingga Surabaya segera terwujud. Pemerintah berharap jalan tol Trans Jawa mulai dari Merak di ujung Barat hingga Surabaya di wilayah Timur Pulau Jawa bisa tersambung akhir 2018.

Makin mudahnya akses mobilitas orang dan barang tak berarti melupakan aspek keselamatan pengguna jalan tol itu sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi saat mengunjungi Tol Trans Jawa.

“Nanti beberapa regulasi terkait dua hal itu akan diperbaiki dan ditambah. Tapi aspek keselamatan adalah yang utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12).

Keren! Tol Trans-Jawa Siap Operasional Akhir 2018Ilustrasi salah satu ruas jalan tol yang dioperasikan PT Jasa Marga Tbk (DOK.JAWAPOS.COM)

Ihwal hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, BPJT, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI untuk mendapat masukan mengenai keselamatan, kondisi teknis, fisik jalan tol, dan lain-lain.

“Jangka pendek kita, menyuarakan kepada masyarakat luas, bahwa kita tidak main-main bahwa kita ingin (Trans Jawa) bisa dilewati saat Natal nanti,” ungkapnya.

Senada, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengungkapkan, pihaknya akan fokus pada aspek keselamatan jalan dalam proyek Tol Trans Jawa. Oleh karena itu, pihaknya akan mempersiapkan semua aspek keselamatan sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo..

“Kami fokus dengan masalah keselamatan. Kami akan pastikan itu sehingga pengguna jalan akan selamat dan merasa nyaman. Jadi, sekarang isunya adalah keselamatan. Jelang mudik Natal ini, masih ada waktu bagi kami untuk melengkapi semuanya mulai dari penambahan rambu dan perangkat keselamatan lain-lainnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, perseroan juga ingin memastikan kondisi jalan tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Desi menjelaskan, sebelum suatu jalan tol dioperasikan, maka jalan tol tersebut harus melalui uji laik operasi.

Ia mencontohkan, Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 28 November 2018 lalu. Sebelum jalan tol itu diresmikan, PT Jasamarga Solo-Ngawi (JSN), kelompok usaha Jasa Marga yang mengelola Jalan Tol Solo-Ngawi, telah mengantongi Sertifikat Laik Operasi. Sertifikat tersebut tertuang dalam Surat Dirjen Bina Marga No. JL02.01-Db/1.212 tertanggal 25 Oktober 2018.

Surat tersebut menyatakan, secara umum, Jalan Tol Solo-Ngawi Segmen Sragen-Ngawi laik operasi dan direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol.

(hap/JPC)

BPJS Disuntik Rp 5,2 T, Sri Mulyani Utus BPKP Lakukan Audit

JawaPos.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar. Pemerintah telah mencairkan dana untuk biaya operasional lembaga penjaminan kesehatan tersebut.

Dalam bantuan tahap kedua itu, pemerintah menggelontorkan dana jauh lebih besar daripada yang pertama. “Kita (pemerintah, Red) sudah cairkan Rp 5,2 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, kemarin (5/12). Seperti diketahui, pada tahap pertama tahun ini, pemerintah hanya menyuntikkan Rp 4,9 triliun.

Namun, Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- menjelaskan, uang Rp 5,2 triliun itu tidak dikucurkan sekaligus. Tapi dicairkan dalam dua termin. Termin pertama Rp 3 triliun sudah digelontorkan kemarin. Sedangkan sisanya, Rp 2,2 triliun, akan dicairkan dalam beberapa hari ke depan.

Sri MulyaniMenteri Keuangan Sri Mulyani (Hendra Eka/Jawa Pos)

Selama masa pencairan termin kedua berlangsung, pihaknya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan. Kemenkeu hanya memberikan waktu dua bulan untuk menuntaskan proses audit. “Tagihan pada Desember ini akan dievaluasi Januari 2019 karena tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya,” jelas dia.

Sebelumnya hasil audit BPKP pada September lalu menyebutkan, BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 10,98 triliun. Setelah pemerintah menyuntikkan dana talangan tahap pertama Rp 4,9 triliun September lalu, BPJS Kesehatan direncanakan menerima dana talangan tahap kedua Rp 5,6 triliun.

Namun, pemerintah akhirnya hanya menyanggupi Rp 5,2 triliun. Hal itu terjadi setelah ada koreksi dari hasil audit BPKP serta komitmen bauran kebijakan dan kolektivitas iuran dari BPJS Kesehatan.

Untuk outlook dana talangan tahun depan, pemerintah masih menunggu hasil audit BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah belum bisa memperkirakan berapa dana APBN yang perlu dipersiapkan untuk membantu keuangan BPJS Kesehatan ke depannya. “Ini (audit BPKP) untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban (talangan dari pemerintah) pada 2019,” ucap Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani. 

(far/rin/c9/agm)

Jelang Natal, KAI Sediakan 5.616 Seat Kereta Mewah Mulai Rp 200 Ribuan

JawaPos.com – Dalam masa angkutan natal dan tahun baru 2018/2019, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tidak hanya menambah armada kereta reguler saja. KAI juga akan mengoperasikan kereta kelas luxury (sleeper) serta kereta priority selama 20 Desember 2018 hingga 7 Januari 2019.

Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengatakan untuk KA sleeper pihaknya menyediakan 1.296 seat yang akan beroperasi dengan rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya. Hingga 3 Desember 2018, jumlah tempat duduk kelas luxury masih tersedia sebanyak 72 persen. Namun ia mengaku KA sleeper masih dalam masa percobaan sehingga tidak ada tambahan armada.

“Sleeper belum ada tambahan (armada). Sebenarnya masih dalam rangka percobaan. Kita sudah persiapkan jika antusias masyarakat tinggi. (Rencananya) kita akan tambah dari INKA kalau ada,” terangnya di Jakarta, Senin (3/12).

Sedangkan untuk KA kelas priority, tersedia untuk relasi Gambir-Bandung dengan jumlah seat sebanyak 4.320. Adapun, untuk KA sleeper Gambir-Surabaya harganya dipatok sebesar Rp 1,45 juta per tiket sedangkan untuk KA priority Gambir-Bandung harganya dipatok sebesar Rp 280 ribu.

Adapun, untuk total perjalanan tahun ini ada 394 sedangkan tahun lalu 375 perjalanan. Edi menyebut ketersediaan bangku sampai dengan hari ini baru 38 persen untuk lima kelas yakni luxury, priority, eksekutif, bisnis dan ekonomi.

“Penting untuk disampaikan saya cek itu yang terjual baru 38 persen masih ada sisa banyak bangku. Terdiri dari kelas luxury, priority, ada juga eksekutif bisnis dan ekonomi,” ujarnya.

(uji/JPC)

Begini Usulan Komisi Infrastruktur DPR Soal Perluasan Bandara Soetta

JawaPos.com – Rencana perluasan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dapat lampu hijau dari Senayan. Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo menilai perlusan Bandara Soetta sangat penting sebagai solusi untuk meningkatkan angka perjalanan dan pelayanan pada masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, proyek reklamasi memang sebaiknya dimanfaatkan untuk infrastruktur publik seperti perluasan Bandara Soetta tersebut. Dia menyebut penggunaan lahan reklamasi untuk pelayanan publik adalah tepat dibanding hanya memanfaatkannya untuk lahan permukiman komersil.

“Ini satu langkah luar biasa bila pulau reklamasi dijadikan fasilitas publik, seperti infrastruktur publik (seperti bandara),” kata Bambang, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (4/12).

Meski demikian, ia meminta proyek dikerjakan dengan kajian yang matang dan pengawasan ketat agar prosesnya memenuhi semua syarat. Selain itu, Bambang mendorong proyek reklamasi untuk perluasan Bandara Soetta juga diintegerasikan dengan kawasan industri.

Perluasan Bandara Soetta di atas lahan reklamasi ini rencananya dimulai pada 2020. Berdasarkan kajian Angkasa Pura II, diperlukan lahan seluas 2.000 hektare dan investasi Rp 100 triliun untuk perluasan Bandara Soetta.

Perluasan bandara yang sudah beroperasi sejak 1985 itu dilakukan untuk meningkatkan daya tampung penumpang yang diprediksi mencapai 100 juta penumpang pada 2024, dari 63 juta penumpang pada 2017.

Kajian masih terus dilakukan AP II untuk memastikan proyeknya berjalan, bermanfaat, dan memenuhi semua syarat.

Adapun rencana perluasan Bandara Soetta juga didukung Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia karena akan mendongkrak kunjungan pariwisata, ekonomi, dan menyerap tenaga kerja.

Ketua Pokja Pariwisata KEIN RI, Doni Oskaria, mengatakan bandara di atas lahan reklamasi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dan domestik.

Lebih lanjut, Doni mengatakan pembangunan Bandara Soekarno-Hatta 2 akan memberi daya gedor cukup signifikan bagi sektor pariwisata.

“Kita harus mendukung rencana pemerintah dan Angkasa Pura II ini. Bandara adalah salah satu wajah Indonesia di mata Internasional, selain sebagai entry gate untuk berbagai lalu lintas domestik dan internasional,” ujar Doni, yang juga menjabat sebagai Komisaris Garuda.

(ask/JPC)

5 Desember, Royal Brunei Pindah Operasional ke Terminal 3

JawaPos.com – Maskapai Royal Brunei melengkapi layanannya dengan memindahkan operasionalnya ke Terminal 3 Internasional. Sebelumnya, maskapai ini beroperasi di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada.

“Kami menyampaikan kepada para pengguna jasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya penumpang maskapai Royal Brunei agar memperhatikan tiket yang telah dipesan. Sebab, Royal Brunei pindah beroperasi dari Terminal 2 ke Terminal 3 mulai Rabu 5 Desember 2018,” ujar Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Febri Tiga Simatupang dalam keterangannya, Selasa (4/12).

Peningkatan pelayanan terjadi karena secara terus menerus PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas penumpang dan pesawat. Pengguna jasa juga sudah merasakan pelayanan Terminal 3 yang didukung dengan berbagai fasilitas berteknologi canggih dan modern.

Febri yakin Terminal 3 akan menjadi energi baru untuk tumbuh dan berkembangnya bisnis Royal Brunei. Sebab, peningkatan kualitas layanan bandara menjadi perhatian khusus PT Angkasa Pura II (Persero). Konsep ini akan semakin membuat wisatawan menjadi nyaman.

“Terminal 3 kini telah berkelas dunia, konsep smart digital airport sudah menjadi kebutuhan utama. Konsep itu akan kita optimalkan,” ujar Febri.

Senior Manager Of Airside Operation and Aircraft Rercue & Fire Fight Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indra Gunawan menambahkan, tim pengembangan Bandara Changi di Singapura pada Jumat 30 September 2018 lalu bahkan sampai datang ke Terminal 3 untuk mengadopsi sejumlah fasilitas yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya Terminal 3.

“Changi bahkan sampai mengadopsi beberapa sistem di Terminal 3, diantaranya adalah sistem Ground Support Services (GSS) yang telah diterapkan di airside (sisi udara) Terminal 3, Ground Power Unit (GPU), Pre Conditioning Air (PCA) dan Blue Water Portable and Sewage,” kata Indra.

Terminal 3 juga telah tersedia mesin penanganan bagasi otomatis atau Baggage Handling System (BHS) yang memiliki pendeteksi keamanan sampai level 5, mesin check-in mandiri, CCTV yang terpasang di 600 titik dan WiFi.

Untuk konektifitas Terminal 3 juga tersedia, mulai dari shuttle bus hingga Skytrain yang siap menghubungkan penumpang dari satu terminal ke terminal lain di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu pun hotel, PT Angkasa Pura II (Persero) saat ini sedang membangun hotel transit yang berkapasitas 150 kamar hotel di Internasional. Sedangkan yang telah dihadirkan saat ini yakni hotel kapsul di Terminal 3 sebanyak 120 unit sejak 10 Agustus 2018.

(srs/JPC)

Strategi Insentif Tidak Sehat, Grab Disarankan Lebih Rasional

JawaPos.com – Perusahaan aplikator Grab disarankan lebih rasional dan menghindari pelanggaran atas persaingan usaha yang tidak sehat di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan seiring dengan kehadiran Gojek di Singapura.

“Kita tahu bahwa dokter dan ekonom sama-sama setuju bahwa gula yang terlalu banyak itu buruk untuk kesehatan bayi, walaupun bisa jadi solusi penenang sementara,” kata kolumnis Bloomberg, Tim Culpan, dalam artikel berjudul ‘Saran Ekonom dan Dokter untuk Grab’ seperti dikutip dari Bloomberg (29/11).

Gula dimaksud Culpan dalam kutipan di atas adalah insentif. Strategi ‘bakar uang’ yang masih terus dilakukan Grab di Singapura dan termasuk di Indonesia. Tulisan Culpan itu merupakan sebuah sindiran tajam terhadap Grab dari Singapura dengan kata kunci, stop sistem insentif dan bertindak lah yang rasional agar perusahaanmu sehat. Artikel tersebut merangkum pendapat para ekonom tentang keberadaan startup.

 “Memang sulit (hampir tidak mungkin) untuk tiba-tiba stop memberikan sejumlah insentif tersebut. Namun, apabila para pendiri startup (Grab) tersebut mau benar-benar menunjukkan keberanian, mereka seharusnya ambil jalur yang sedikit lebih sulit namun rasional,” jelasnya. 

Culpan tidak meragukan kemampuan manajemen GrabTaxi Holdings Pte yang dihuni banyak individu pintar. Namun tidak ada salahnya untuk memerhatikan dan mencerna saran para ekonom.

Sebab kesalahan sudah terjadi. Pertama, ketika Grab menaikkan tarif secara tergesa-gesa setelah perusahaan itu mengakuisisi Uber kemudian mengusirnya dari Asia Tenggara. Belum juga tinta tandatangan di atas kertas perjanjian akuisisi kering, Grab langsung memutuskan untuk menghisap uang dari pengemudi dan konsumennya. Hal itu terjadi terutama di Singapura.

Akibatnya, Grab kena sanksi dari badan pengawas persaingan usaha Singapura yang pada September 2018 menjatuhkan hukuman denda. Sanksi lainnya adalah Grab diharuskan untuk menghitung ulang cara penentuan tarifnya dan stop melarang driver Grab untuk bergabung dengan perusahaan transportasi lain.

Kesalahan besar Grab kedua adalah menerapkan berbagai kebijakan secara besar-besaran padahal Uber baru saja dibeli dan integrasi masih berjalan. Perubahan kebijakan termasuk struktur insentif bagi pengemudi dan customer. 

”Ya mungkin ini yang namanya sharing-economy ala Grab. Geraknya terlalu cepat. Belum juga Uber ‘dicerna’, sudah banyak kebijakan yang diubah-ubah,” ungkap Culpan.

Hasilnya adalah serangkaian keluhan dari berbagai arah. Keluhan itu sebut saja seperti pendapatan driver yang menurun, tarif konsumen yang lebih tinggi, dan layanan pelanggan yang semakin memburuk. 

”Ini tentunya bukan pencapaian positif bagi perusahaan yang baru saja menggelontorkan USD 3 miliar saat akuisisi (setelah akuisisi, UBER juga memiliki 27,5 persen saham Grab),” jelasnya.

Kini, Gojek asal Indonesia hadir di Singapura. Grab yang didirikan pria asal Malaysia, Anthony Tan, dan Tan Hooi Ling itu secara natural harus mati-matian memertahankan pangsa pasarnya. Klaim dari Grab mencapai 80 persen di Singapura.

“Bukan itu saja, Grab juga bergerak di tengah-tengah peringatan keras pemerintah Singapura mengenai tindak kecurangannya di pasar,” tegas Culpan.

Caranya, Grab ‘membalas dendam’ terhadap Gojek yakni dengan mengucurkan semakin banyak insentif untuk pengemudi dan diskon untuk konsumen. Culpan menyebut, Grab memang punya dana yang cukup untuk memenangkan strategi bakar-bakar uang di Singapura, Indonesia, Vietnam dan di seluruh Asia Tenggara.

Maka kini situasi berbalik. Dari ‘mengeruk’ keuntungan dengan cara menentukan tariff tinggi secara tiba-tiba berubah menjadi longsorkan tariff dengan cara memperbesar insentif.

”Masalahnya, dengan melakukan hal tersebut, Grab seakan-akan memberikan pemanis kepada semua pihak. Hal ini apabila dilakukan bertahun-tahun, akan membuat pengemudi dan konsumen protes dan menangis seperti bayi apabila pemanis tersebut tiba-tiba hilang,” paparnya.

Kehadiran Gojek di Singapura memberikan kesempatan bagi Grab untuk mengkaji ulang strateginya. Seharusnya Grab lebih rasional dalam menentukan insentif driver dan diskon pelanggan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang baik sehingga semua pihak dapat diuntungkan, termasuk perusahaan Grab itu sendiri.

Kehilangan pangsa pasar tidak sertamerta buruk untuk GRAB. Secara teoritis, menurunnya pangsa pasar akan menurunkan jumlah permintaan dan berdampak pada meningkatnya tarif. Peningkatan tarif akan memastikan bahwa driver tetap mau bergabung bersama dengan Grab.

”Dalam bahasa ekonom, ini yang disebut supply-demand equilibrium yakni keseimbangan permintaan dan ketersediaan layanan,” pungkasnya.

(srs/JPC)

Kini Tak Perlu Repot Lagi, Pesen Tiket Bus Pun Bisa Dilakukan Online

JawaPos.com – Bus antar kota dan propinsi masih menjadi andalan masyarakat sekaligus tulang punggung pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tak heran bila hingga kini setidaknya lebih dari 110 perusahaan otobus dan operator shuttle bus di Indonesia terus bergeliat.

Pasar potensial yang menarik ini mendorong redBus sebagai platform pemesanan bus antar kota & shuttle bus online terbesar di dunia, masuk ke Indonesia dengan menyediakan platform layanan pemesanan tiket secara online melalui aplikasi redBus.

CEO redBus, Prakash Sangam mengatakan kehadiran aplikasi redBus di Indonesia akan membantu memberi kenyamanan pada penumpang bus agar dapat memilih tempat dan waktu perjalanan mereka dengan mudah.

“Visi untuk mengubah ekosistem bus dan shuttle bus di Indonesia dan membuat hidup lebih simpel bagi para pelanggan bus. Aplikasi redBus membantu mereka untuk memesan tempat duduk favorit mereka pada waktu perjalanan yang mereka inginkan tanpa harus mengalami kesulitan dengan berdiri dalam antrian panjang di depan loket,” kata Prakash, Senin (3/12) saat peluncuran aplikasi redBus di Indonesia.

Aplikasi redBus sendiri telah melayani 18 juta pelanggan di seluruh dunia dan menjual lebih dari 170 juta tiket bus, redBus saat ini beroperasi di 6 negara, termasuk India, Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Singapura.

Dalam pelayanannya redBus melakukan partnership dengan beberapa perusahaan dan operator bus yang populer termasuk nama-nama besar seperti Sinar Jaya, Pahala Kencana, Lintas, Xtrans, Nusantara, Sumber Alam dan masih banyak lagi.

Dengan dukungan dari para mitra ini, redBus dapat melayani sebagian besar permintaan bus dan shuttle bus yang berasal dari Jawa Barat & Jawa Tengah. redBus juga melihat minat yang besar pada rute pendek seperti Jabodetabek ke Bandung serta Joglo Semar (Yogyakarta, Solo, Semarang).

Country Head redBus Indonesia, Danan Christadoss menambahkan redBus menyediakan ribuan rute yang menghubungkan kota-kota di Indonesia, sehingga akan memudahkan konsumen memilih rute terbaik untuk perjalanannya menuju kota tujuannya.

“Pengguna bus telah memesan tiket bus dan shuttle bus mereka pada lebih dari 1400 rute unik bus yang menghubungkan lebih dari 150 kota di Indonesia. Perkembangan kami sangat pesat dan pada akhir 2019 kami bertujuan untuk melipatgandakan jumlah mitra perusahaan otobus dan operator untuk memberikan pengguna kami lebih banyak pilihan, baik untuk perusahaan otobus maupun rute yang tersedia di seluruh Indonesia. Kami menargetkan untuk menjual lebih dari 200.000 kursi setiap harinya melalui www.redbus.id dan aplikasi mobile redBus,” ungkap Danan Christadoss, Country Head redBus Indonesia.

Data redBus mencatat bahwa saat ini audiens pengguna bus terdiri dari mahasiswa dan profesional muda yang jauh dari kampung halaman mereka, baik laki-laki maupun perempuan, 50% audiens tergolong dalam kelompok usia 18 hingga 24 tahun.

Untuk lebih memudahkan seluruh proses pemesanan, redBus menyediakan beberapa opsi pembayaran yang aman melalui transfer bank seperti BCA, Mandiri, BNI dan BRI. Pengguna juga memiliki pilihan untuk membayar melalui GoPay atau melalui Alfamart terdekat mereka. Ada juga opsi untuk membayar melalui kartu Kredit dan Debit, meskipun penggunanya belum banyak.

(wzk/JPC)

KAI Sediakan 27.560 Kursi Tambahan Untuk Masa Libur Nataru 2018/19

JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menetapkan masa angkutan natal dan tahun baru ( Natura) mulai 20 Desember hingga 6 Januari 2019.

Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengatakan pada masa angkutan nataru tahun ini, KAI memprediksi peningkatan jumlah penumpang bisa mencapai 5.317.358 atau meningkat 4 persen dibanding tahun lalu.

Edi mengatakan pihaknya akan menambah 48 perjalanan kereta dengan jumlah seat sebanyak 27.560 per harinya. Beberapa KA seperti Brantas Tambahan dan Mataram Premium operasionalnya akan dimulai pada 13 Desember 2018.

KAI Sediakan 27.560 Kursi Tambahan Untuk Masa Libur Nataru 2018/19Ilustrasi PT Kereta Api Indonesia (DOK.JAWAPOS.COM)

“Penumpang prediksi tahun lalu 5,1 juta dengan hari yang sama sekarang 5,3 juta. Naiknya prediksi 4 persen,” kata Edi di Jakarta Railway Centre, Senin (3/12).

Adapun, untuk total perjalanan tahun ini ada 394 sedangkan tahun lalu 375 perjalanan. Edi menyebut ketersediaan bangku sampai dengan hari ini baru 38 persen untuk lima kelas yakni luxury, priority, eksekutif, bisnis dan ekonomi.

“Penting untuk disampaikan saya cek itu yang terjual baru 38 persen masih ada sisa banyak bangku. Terdiri dari kelas luxury, priority, ada juga eksekutif bisnis dan ekonomi,” ujarnya.

Untuk kelas luxury atau sleeper dan priority, terdiri dari KA Bromo Anggrek sleeper sebanyak 1.296 seat dan KA Argo Parahyangan priority sebanyak 4.320 seat. Hingga 3 Desember 2018, jumlah tempt duduk pada kelas luxury masih tersedia 72 persen sedangkan kelas priority masih tersedia 45 persen.

(uji/JPC)

Utang BUMN Mencapai Rp 5.271 Triliun, Ini Rinciannya

JawaPos.com – Kementerian BUMN merilis utang perusahaan milik negara hingga kuartal III atau per September 2018 berkisar Rp 5.271 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 441 triliun dibandingkan pada 2017 yang mencapai Rp 4.830 triliun.

“Utang awalnya Rp 2.263 triliun menjadi Rp 4.830 triliun. Kemudian kuartal III, akhir September 2018 utang BUMN meningkat ke level Rp 5.271 triliun,” kata Deputi bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Klik Ro di gedung DPR Jakarta, Senin (3/12).

Adapun utang sebesar Rp 5.271 triliun tersebut terdiri atas sektor keuangan sebesar Rp 3.311 triliun dan sektor non-keuangan Rp 1.960 triliun.

“Utang Rp 5.271 triliun didominasi sektor keuangan Rp 3.300 triliun, dengan komponen terbesar dana pihak ketiga (DPK) mencapai 74 persen,” tuturnya.

Di samping itu Aloysius juga menyampaikan pertumbuhan aset BUMN dari 2016 hingga September 2018. Pada 2016 aset BUMN tercatat senilai Rp 6.524 triliun, lantas pada 2017 meningkat menjadi Rp 7.210 triliun, dan September 2018 angkanya menjadi Rp 7.718 triliun.

(mys/JPC)

BGR-Kejari Bandung Jalin Kerja Sama Terkait Hukum

JawaPos.com – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) menjadlin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung terkait bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BGR Logistics M Kuncoro Wibowo dan Kepala Kejari Bandung Rudy Irmawan di kantor Kejari Bandung, Senin (3/12).

Dengan adanya kesepakatan tersebut, BGR dan Kejari Bandung akan mengadakan kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara. Ini meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dengan ketentuan.

Kuncoro menerangkan, tujuan kerja sama ini adalah untuk menyelesaikan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar pengadilan yang melibatkan BGR. Dia berharap, BGR dengan kejaksaan dapat lebih banyak bertukar pikiran dan menggelar sosialisasi yang dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan korporasi.

Lebih lanjut, Kuncoro mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut merupakan bukti nyata, BGR, selaku BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, terus berusaha optimal untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan BGR, sehingga dapat membantu peningkatan kinerja BGR ke depannya. “Agar kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak yang luar biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/12).

Selain itu, Kuncoro menambahkan bahwa BGR memiliki tanggung jawab dan komitmen kuat untuk memastikan setiap kegiatan bisnis mengacu pada prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Dengan kerja sama ini, diharapkan BGR dapat terus menjalankan prinsip GCG dengan baik.

“Kami dengan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) telah melakukan kerja sama melalui kesepakatan bersama, yang dalam hal ini sesuai dengan tupoksi kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan di mana Kejari Kota Bandung dapat memberikan konsultasi, pendampingan hukum, bantun hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PT Bhanda Ghara Reksa (Persero),” jelas Rudy Irmawan.

Sebagai informasi tambahan, BGR merupakan BUMN penyedia jasa logistik yang memiliki layanan logistik terintegrasi, mulai dari distribusi, pergudangan, freight forwarding, collateral management service, jasa pengiriman kurir, hingga jasa logistik limbah.

(fab/JPC)

Kunjungan Wisman Oktober 2018 Dibantu Pertemuan Tahunan IMF-World Bank

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Oktober 2018 sebesar 1,29 juta kunjungan. Angka itu turun 5,74 persen dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 1,35 juta kunjungan. Sementara itu dibanding tahun sebelumnya (year on year/yoy) jumlah kunjungan wisman mengalami kenaikan sebesar 11,24 persen.

“Jumlah ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 855,94 ribu kunjungan, pintu masuk laut 243,71 ribu kunjunga, dan pintu masuk darat sebanyak 192,46 ribu kunjungan,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (3/12).

Dari jumlah itu, lanjut Suhariyanto, Bandara Internasional Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta mengalami lonjakan kunjungan. Hal itu dipicu karena pelaksanaan International Monetary Fund (IMF) di Bali pada awal Oktober lalu.

“Bisa dilihat peningkatan terbesar untuk yoy terjadi di Bandara Ngurah Rai naik 50 ribu wisman, dan ini ada kaitannya dengan pertemuan IMF-World Bank pada Oktober 2018. Peningkatan terbesar selain di Bali, juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta,” ungkapnya.

Secara kumulatif, Januari – Oktober 2018, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 13,24 juta kunjungan atau naik 11,92 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 11,83 juta kunjungan.

“Jumlah kunjungan wisman ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 8,54 juta kunjungan, pintu masuk laut 2,58 juta kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 2,12 juta kunjungan,” tandasnya.

(hap/JPC)

Jadi Sasaran Kampanye, Ini Idealnya Program Capres-Cawapres Bagi UMKM

JawaPos.com – Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87 persen angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan penguatan kontribusi UMKM  sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi. 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM pada PDB mencapai 60,34 persen pada 2017. Kontribusi ini pada dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7 persen. 

Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis.

”Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. Kebijakan pro-UMKM yang dapat diberikan dapat terfokus pada bantuan modal dan pemasaran, dimana dua fokus ini berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM,” jelasnya, Selasa (4/12).

Ilman menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih kelak harus menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi syarat creditworthiness (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.

Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki UMKM, umumnya, tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank. Tidak cukup memadainya aset membuat UMKM terkena bunga yang tinggi. Sementara itu untuk mereka juga masih relatif sulit untuk mendapatkan akses ke KUR, usaha skala kecil dan mikro. Usaha skala menengah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan KUR.

”Penguatan peran peer to peer lenders harus dilakukan untuk memberikan UMKM akses ke permodalan dengan skema pembayaran yang ramah UMKM. Peran mereka sebagai perantara bisa turut memberikan manfaat untuk bank melalui produk-produk keuangan yang mereka beli sekaligus bisa memberikan UMKM akses ke permodalan,” pungkasnya.

(uji/JPC)

Saat Menko Darmin Dapat Ancaman Demo Dari Pengusaha Tempe Soal DNI

JawaPos.com – Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-16 beberapa waktu lalu. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut memuat tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam perjalanannya, kebijakan tersebut malah menimbulkan polemik. Pemerintah dianggap tidak pro terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena mengizinkan bidang usaha di sektor tersebut dibuka untuk asing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan jika bidang usaha UMKM tidak dibuka untuk asing. Pasalnya, Undang-undang (UMKM) telah mengatur nilai investasi di bawah Rp 10 miliar tidak diizinkan bagi asing.

Bahkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini telah melakukan sosialisasi untuk menjelaskan polemik tersebut. Dirinya mengakui mendapat ancaman demonstrasi dari pengusaha tempe.

“Intinya bahwa nggak ada UKM yang dibuka untuk asing. Malah di luar ada yang nanya ke saya ‘pak Darmin, saya (dari) industri tempe gimana usaha saya? Itu kita mau demo, itu dibuka asing di situ’. Lah darimana lagi dapat berita? Nggak betul itu, saya bilang,” ujarnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/11).

Lebih lanjut, Darmin menyebut spekulasi soal aturan DNI ini sudah melebar. Padahal, beberapa kali dirinya menegaskan tidak mengizinkan asing menguasai bidang usaha UMKM.

Oleh karena itu, dirinya dalam waktu dekat akan berbicara dengan menteri terkait. Nantinya, hasil pertemuan itu diharapkan sudah menemui titik terang dari polemik panjang soal DNI.

“Intinya paling-paling saya mau ngajak ngobrol beberapa menteri akhir minggu ini. Yah Kamis (atau) Jumat inilah saya cari waktu, kemudian finalkan, Senin kita akan naikkan ke presiden karena itu dasar hukumnya adalah Perpres,” pungkasnya.

(hap/JPC)

Tak Mau Dikuasai Asing, Jokowi Coret Kata UMKM

JawaPos.com – Sejak dikeluarkannya daftar negatif investasi (DNI) yang merupakan paket dari kebijakan ekonomi ke-16, pertentangan soal ketidakberpihakan pemerintah terhadap UMKM terus menjadi polemik. Pemerintah pun bakal mencoret kata UMKM dalam paket kebijakan ekonomi ke-16.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mendengar banyak masukkan dari pengusaha seperti Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Dia memutuskan akan mengeluarkan bidang usaha UMKM dari DNI.

“Kalau sudah ketua Kadin dan Hipmi yang ngomong siapa lagi yang mau saya dengar? Nanti begitu masuk ke Istana ya sudah saya lihat, coret. Belum masuk,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11).

Keputusan itu, lanjutnya, dilakukan usai Kadin dan Hipmi menghubunginya secara langsung. Ia menegaskan berkomitmen untuk melindungi UMKM dari penguasaan asing.

“Jadi yang paket ke-16 mengenai tax holiday tadi sudah tidak ada masalah. Kemudian yang dana hasil ekspor juga enggak ada masalah. Yang ada masalah relaksasi DNI. Saya sudah ditelepon oleh ketua Kadin dan Hipmi yang komplain masalah itu,” kata Jokowi.

“Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini, sudah,” pungkasnya.

(hap/JPC)

Proyek LRT Dihentikan Pemerintah, Begini Penjelasan Adhi Karya

JawaPos.com – Perusahaan plat merah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) kembali menegaskan, proyek Light Rail Transit (LRT) tetap berjalan. Kementerian Perhubungan sudah melakukan klarifikasi terkait dengan pemberhentian sementara proyek yang membuat peningkatan kemacetan lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan meminta agar proyek startegis nasional di tol Jakarta-Cikampek termasuk proyek LRT dihentikan sementara.

“LRT yang dihentikan sudah dibahas, sudah diklarifikasi sama Menteri itu tidak dihentikan, tapi ada window time yang diatur karena ada tiga proyek LRT, Jakarta-Cikampek elevated, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini sudah diatur Jasa Marga dan BPJT terkait window time dari proyek tersebut. Di cikunir itu memang daerah crowded jadi tiga-tiganya kumpul situ,” kata Direktur Operasi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Saddewa Soediro di Hotel Grandhika Jakarta, Kamis (29/11).

Menurutnya, proyek LRT yang sedang dilaksanakan berada di kilometer 11 sampai 17 tersebut tidak mengganggu jalan tol karena pengerjaan dilakukan pada pukul 10:00 malam hingga 05:00 pagi.

“LRT kan hanya sampai km 17 jadi kalau ada hambatan bukan di proyek LRT,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Entus Asnawi menyebutkan bahwa pengerjaan LRT saat ini hanya di jalur LRT yang artinya pengerjaan dilakukan di atas.

Adapun, pengerjaan proyek yang mengganggu jalan tol sehingga perlu di atur waktu pengerjaannya terdapat di daerah Cikunir. Dimana, pengerjaan proyek LRT berada di tengah-tengah tol Tanjung Priok, Jakarta dan Cikampek.

“Kilometer 11-17 yang ada LRT interface kita di 11, pekerjaan lainnya di jalurnya LRT. Karena sisa pekerjaan yang ada hanya di stasiun yang pengerjaannya di atas. Kemudian ada track work yang bekerja di atas. Kalaupun pun masuk keluar 6 atau 7 kali per hari. Yang intervensi itu di cikunir yang kita kerja di tengah-tengah. Kalau yang lain di atas mestinya jauh dari jalan tol. Setelah dikunjungi akhirnya di titik itu kami atur window time buat bekerja,” tandasnya.

(mys/JPC)

Dorong Hilirisasi, Jokowi Minta Pengusaha Stop Ekspor Bahan Mentah

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengusaha untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah dan mulai memikirkan mengolah Sumber Daya Alam (SDA) menjadi nilai tambah. Sehingga industrialisasi dan hilirisasi dapat berjalan di Indonesia yang dapat berdampak mengurangi impor.

Jokowi mengingatkan permasalahan yang tak kunjung teratasi adalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang masih melebar. Hal tersebut disebabkan karena porsi impor masih jauh lebih besar dari ekspor.

“Kita tahu masalahnya, tapi tidak pernah selesaikan masalahnya. Sehingga dalam dua tahun ini saya terus berkonsentrasi di sini,” ujarnya di Ritz Carlton Jakarta, Senin (3/11).

Jokowi mengaku, dalam berbisnis industri jauh lebih sulit dibandingkan hanya berdagang. Namun, hal ini menjadi penting untuk kemajuan perekonomian Indonesia menuju kemajuan bangsa.

“Stop ekspor bahan mentah! Kurangi bahan mentah. Memang saya tahu, saya pernah bisnis dagang itu lebih enak daripada industri pusing urusin industri. Pusing memang industri. Tapi ini memang keperluan negara kita,” tuturnya.

Jokowi menuturkan, selama ini Indonesia elah mengekspor SDA berton-ton banyaknya seperti batu bara, mineral bauksit, dan lain-lain. Padahal Indonesia mengimpor alumunium setiap tahun yang merupakan produk hilir bauksit.

Hal itu, lanjut Jokowi juga terjadi di jenis usaha yang lain. Seperti misalnya batu bara, sudah terlalu lama pengusaha Indonesia terbuai dengan hanya melakukan jual beli batu bara tanpa melakukan hilirisasi.

“Kita lihat lagi batu bara. Batu bara setiap tahun seingat saya kurang lebih 480 juta ton baru bara mentah ekspor. Coba kalau sejak dulu ada hilirisasi di situ, yang namanya batu bara kalori rendah bisa dipakai elpiji bisa. Kita tahu kita impor elpiji 4 juta ton. Terakhir saya dengar avtur bisa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan hilirisasi itu. Seperti ini pun harus segera dihentikan,” jelasnya.

Jokowi menekankan, saat ini pemerintah mulai menekankan para pelaku usaha melakukan hilirisasi atau industrialiasi. Salah satu yang dilakukan adalah kewajiban pemanfaatan CPO terhadap bio solar (B20).

“Kita wajibkan penggunannya. Berapa juta ton impor solar yang bisa kita hemat. Ini kalau sulit kita beri denda, kalau tidak bisa nggak tahu pakai jurus apa agar ini terealisasi. Dan kita akan menuju B50, B80, B100. Kembali lagi ini akan kurangi CAD kita. Karena impor solar bisa dihilangkan dikurangi,” tandasnya.

(mys/JPC)

Kurangi Macet, Ganjil-Genap di Tol Tambun Diberlakukan Di Jam Sibuk

JawaPos.com – Setelah sosialisasi selama dua minggu, penambahan area pemberlakuan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan golongan satu di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) akan diberlakukan mulai Senin (3/12) di Gerbang Tol (GT) Tambun arah Jakarta. 

General Manager Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Raddy R. Lukman mengatakan, kebijakan ganjil-genap tersebut berlaku pada hari kerja sejak pukul 06.00 sampai 09.00 WIB tiap harinya. Pengguna jalan arah Jakarta yang diketahui tidak mengikuti aturan akan diarahkan untuk tidak memasuki Jalan Tol Japek. 

“Sosialisasi yang telah dilakukan yaitu melalui pemasangan spanduk kebijakan tersebut di sejumlah titik, Variable Message Sign (VMS), dan juga melalui media lainnya, seperti media sosial,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (3/11).

Penambahan area kebijakan ganjil-genap ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberlakuan kebijakan ganjil genap dalam mengurai kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. 

Terkait hal ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah menyiapkan sejumlah angkutan massal, yaitu bus premium, sebagai transportasi pilihan selain kendaraan pribadi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta. 

Bagi pengguna jalan tol yang akan menggunakan bus premium, khusus untuk bus keberangkatan dari Grand Wisata mulai pukul 05.20-15.00 WIB dengan tujuan Blok M, BSD Tangerang, Kelapa Gading, Mangga Dua, Tanah Abang, Kuningan, Manggarai, Pondok Indah, Harmoni dan Paragon.

Pemberlakuan ganjil-genap di GT Tambun sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan ganjil genap tersebut akan diberlakukan selama Senin sampai Jumatpada pukul 06.00—09.00 WIB. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada hari libur nasional.

Kebijakan ini sejalan dengan tiga paket kebijakan yang telah berlaku sebelumnya yaitu pemberlakuan kebijakan ganjil genap di GT Bekasi Barat dan GT Bekasi Timur arah Jakarta, pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V arah Jakarta dan Cikampek serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin hingga Jum’at pukul 06.00–09.00 WIB, kecuali hari libur nasional.

“Kami berharap penambahan area pemberlakuan ganjil genap ini dapat efektif meningkatkan kelancaran lalu lintas di Ruas Tol Jakarta-Cikampek khususnya pada jam sibuk ke arah Jakarta,” tuturnya.

Selain penerapan ganjil-genap dan pembatasan angkutan barang, upaya lain yang akan dilakukan, yaitu menindak tegas kendaraan truk yang over dimension dan over loading (ODOL).

(mys/JPC)

Produktivitas Meningkat, Pupuk Indonesia Sabet 44 Penghargaan

JawaPos.com –  Pupuk Indonesia Group raih 44 Penghargaan Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) XXII dan International Quality and Productivity Convention (IQPC) 2018 yang diselenggarakan 27-30 November di Harmoni One Hotel and Convention, Batam, Kepulauan Riau.

“Perolehan penghargaan ini sebagai wujud dari keseriusan kami untuk Memperkuat Budaya Mutu dan Daya Saing melalui pengembangan inovasi dan produktivitas,” ujar Kepala Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero), Wijaya Laksana, dalam keterangan resmi, Sabtu (1/12).

Ajang yang diselenggarakan oleh Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) itu didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan total peserta TKMPN XXII dan IQPC 2018 mencapai 2.050 orang. Mereka terbagi dalam 466 gugus dari ratusan perusahaan berskala nasional dan internasional, insan pendidikan, kesehatan, hingga birokrasi, yang tersebar pada 14 stream. Ditambah ratusan peserta dari sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Prestasi ini akan memberikan motivasi pada karyawan untuk selalu berinovasi dalam mengatasi tantangan di perusahaan masing-masing, serta penghargaan atas kerja keras dan loyalitas kepada Perusahaan melalui ide kreatif dan inovasi untuk kemajuan perusahaan,” tambah Wijaya.

Berikut kategori penghargaan yang diraih Pupuk Indonesia grup: 

1. PT Petrokimia Gresik: 10 Platinum dan 5 Gold

2. PT Pupuk Kujang: 1 Diamond, 4 Platinum, dan 2 Most Favorite

3. PT Pupuk Kaltim: 1 Diamond, 7 Platinum, 3 Gold, 2 Best Performance, dan Juara 2 Quiz Mutu

4. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: 3 Platinum dan 5 Gold.

Sejak 2015 hingga Oktober 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penjualan total ekspor produk pupuk sebanyak 4,22 juta ton dan amoniak sebanyak 2,45 juta ton dengan nilai penjualan produk pupuk hingga USD 985 juta. 

Tercatat pada 2015, total ekspor pupuk mencapai 844 ribu ton, namun di 2018 hingga Oktober telah mencapai 995 ribu dengan prognosa dapat mencapai 1.475.978 ton di akhir 2018. 

Tren positif ini tidak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan daya saing produk melalui berbagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi, antara lain melalui peningkatan efisiensi konsumsi bahan baku gas dan efisiensi biaya distribusi. Kebijakan penurunan harga gas juga memberikan pengaruh positif pada peningkatan daya saing produk pupuk dan nonpupuk di pasar internasional.

“Pupuk Indonesia akan terus memacu penjualan ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dengan menyumbang devisa negara dan kembali memperkuat nilai Rupiah dengan tetap mengutamakan pemenuhan pupuk dalam Negeri,” jelas Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat. 

Adapun, total dari 2015 sampai Oktober 2018, Pupuk Indonesia telah mengekspor baik produk pupuk maupun non pupuk sejumlah 6,67 juta ton dengan nilai Rp 24,8 triliun. Khusus untuk tahun 2018, hingga Oktober, Pupuk Indonesia telah menyumbang Rp 6,31 triliun dari ekspor produk pupuk maupun nonpupuk. 

Nilai ekspor di 2018 ditargetkan dapat mencapai Rp 9,069 trilliun pada akhir tahun, meningkat 62 persen dari tahun sebelumnya. Capaian ini akan menjadi pencapaian tertinggi sepanjang empat tahun ke belakang.

(ce1/uji/JPC)

Jagung Langka, Harga Telur Tak Stabil

JawaPos.com – Presiden Layer Nasional (PLN) Ki Musbar Mehdi mendesak pemerintah menjaga stabilitas dan ketersediaan pakan ternak. Pasalnya harga telur yang makin tinggi belakangan ini dipicu bahan baku pakan ayam ternak yakni jagung yang juga mengalami kenaikan.

“Mekanisme harga telur yang melonjak di pasar karena biaya produksi meningkat. Biaya produksi tersebut berasal dari biaya pakan ternak, bahanya jagung yang saat in langka,” kata Ki Musbar keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Menurut dia, ketersediaan dan keterjangkauan harga pakan oleh para peternak itu sangat penting. Jika para peternak sulit mendapatkan pakan, dikarenakan harga melambung tinggi, efeknya ialah harga telur juga naik. Sementara biaya pakan 50 persen itu dari jagung

“Bicara soal produksi tidak ada yang proteksi Umum. Padahal kepentingan masyarakat umum itu sama denga kepentingan nasional,” paparnya.

Ki Musbar juga berharap agar jagung impor bisa secepatnya datang ke Tanah Air. “Apabila tiba di Indonesia pada awal tahun 2019, bisa tidak dapat terserap oleh peternak mandiri karena bersamaan dengan panen raya, di mana harga jagung di petani lebih murah”, ucapnya.

Sementara itu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, pemerintah melalui Kementan tetap mendorong peningkatan produksi pertanian dalam negeri. Harapannya akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal khususnya.

Ali juga menambahkan, dalam kondisi tertentu impor boleh jadi dilakukan.  Keputusan ini diambil sebagai upaya penyelamatan peternak ayam mandiri, serta menjaga stabilitas harga ayam dan telur. 

“Sebagai upaya melindungi masyarakat konsumen dengan menjaga harga pasokan bahan pangan dan stabilitas harga di pasar. Sehingga angka inflasi terjaga sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah” ucapnya. 

(jpg/JPC)

Produktifitas Meningkat, Pupuk Indonesia Sabet 44 Penghargaan

JawaPos.com – Pupuk Indonesia Group raih 44 Penghargaan Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) XXII dan International Quality and Productivity Convention (IQPC) 2018 yang diselenggarakan 27-30 November di Harmoni One Hotel and Convention, Batam, Kepulauan Riau.

“Perolehan penghargaan ini wujud dari keseriusan kami untuk Memperkuat Budaya Mutu dan Daya Saing melalui pengembangan Innovasi dan Produktivitas,” ujar Kepala Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana dalam keterangan resmi, Sabtu (1/12).

Ajang yang diselenggarakan oleh Wahana Kendali Mutu (WKM) dan Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia (AMMPI) ini didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan total peserta TKMPN XXII dan IQPC 2018 mencapai 2.050 orang terbagi dalam 466 gugus dari ratusan perusahaan berskala nasional dan internasional, insan pendidikan, kesehatan, hingga birokrasi, yang tersebar pada 14 stream. Ditambah ratusan peserta dari sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

“Prestasi ini akan memberikan motivasi pada karyawan untuk selalu berinovasi dalam mengatasi tantangan di Perusahaan masing-masing, serta penghargaan atas kerja keras dan loyalitas kepada Perusahaan melalui ide kreatif dan inovasi untuk kemajuan Perusahaan,” tambah Wijaya.

Kategori penghargaan yang diraih Pupuk Indonesia grup yaitu : 

1. PT Petrokimia Gresik: 10 Platinum dan 5 Gold

2. PT Pupuk Kujang: 1 Diamond, 4 Platinum, dan 2 Most Favorite

3. PT Pupuk Kaltim: 1 Diamond, 7 Platinum, 3 Gold, 2 Best Performance dan Juara 2 Quiz Mutu

4. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: 3 Platinum dan 5 Gold.

Sejak 2015 hingga Oktober 2018, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penjualan total ekspor produk pupuk sebanyak 4,22 juta ton dan amoniak sebanyak 2,45 juta ton dengan nilai penjualan produk pupuk hingga USD 985 juta atau sekitar Rp 14,2 triliun (Rp 14.500 per USD).

Tercatat pada tahun 2015, total ekspor pupuk mencapai 844 ribu ton, namun pada 2018 hingga Oktober telah mencapai 995 ribu dengan prognosa dapat mencapai 1.475.978 ton pada akhir 2018. 

Tren positif ini tidak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan daya saing produk melalui berbagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi, antara lain melalui peningkatan efisiensi konsumsi bahan baku gas dan efisiensi biaya distribusi.  

Kebijakan penurunan harga gas juga memberikan pengaruh positif pada peningkatan daya saing produk pupuk dan non pupuk di pasar internasional.

“Pupuk Indonesia akan terus memacu penjualan ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dengan menyumbang devisa Negara dan kembali memperkuat nilai Rupiah dengan tetap mengutamakan pemenuhan pupuk dalam Negeri” jelas Aas Asikin Idat, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). 

Adapun, total dari 2015 sampai Oktober 2018, Pupuk Indonesia telah mengekspor baik produk pupuk maupun non pupuk sejumlah 6,67 juta ton dengan nilai Rp 24,8 triliun. Khusus untuk tahun 2018, hingga bulan Oktober, Pupuk Indonesia telah menyumbang Rp Rp 6,31 triliun dari ekspor produk pupuk maupun non pupuk. 

Nilai ekspor pada 2018 ditargetkan dapat mencapai Rp 9,069 trilliun pada akhir tahun, meningkat 62 persen dari tahun sebelumnya. Capaian ini akan menjadi pencapaian tertinggi sepanjang empat tahun ke belakang. 

(uji/JPC)

Jelang Natal dan Tahun Baru, Pinsar Minta Satgas Pangan Lakukan Ini

JawaPos.com – Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2019, pemerintah terus berupaya melakukan stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok, salah satunya adalah produk industri peternakan. Itu dilakukan guna meminimalisir adanya gejolak harga dipasaran.

Pasalnya, menurut Wakil Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Eddy Wahyudin, menjelang akhir tahun permintaan kebuhan bahan pokok sering kali mengalami peningkatan. karena itu, pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah dalam mengantisipasi adanya gejolak produksi pakan ternak.

“Biasanya, sesuai dengan hukum pasar permintaan tinggi terjadi kenaikan harga. Tapi kami yakin, tim dari Satgas Pangan mampu mengatasi permasalahan tersebut, buktinya tidak ada gejolak yang signifikan,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Diketahui, saat ini kondisi harga telur sempat mengalami fluktuasi,  persoalan yang sangat mendasar adalah adanya kenaikan harga pakan. Untuk itu perlu adanya kontrol dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selain itu, kata dia, perlu juga dilakukan operasi pasar. 

“Komoditi telur sangat sensitif sekali naik dan turunnya. Begitu telur itu mengalami kenaikan kemudian pedagang menjual dengan jumlah banyak, sudah barang tentu harga telur mengalami penurunan,” paparnya.

Namun demikian Eddy optimis jelang Natal dan Tahun Baru mendatang harga telur tetap stabil. Karena adanya stok komuditas telur yang pada bulan sebelumnya memang masih tersedia dan bisa dijual pada bulan berikutnya.

“Dengan adanya peningkatan produktivitas mudah-mudahan adanya stok tambahan dari produksi yang rutin yang dilakukan oleh kawan-kawan peternak,” ujar Eddy.

Pihaknya juga meminta kepada Satgas pangan agar menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para peternak. Karena sebelum telur tersebut didistribusikan ke para pengecer dan dikirim ke konsumen, para peternak terlebih dahulu melakukan pengepulan.

“Kami minta, jangan nanti setelah para peternak melakukan pengepulan dianggap menimbun, kemudian ditangkap. Kalau demikian terjadi bagi para peternak yang ada hanya rasa kekhawatiran,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eddy juga berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga pakan ternak. Karena dengan adanya harga pakan yang dapat terjangkau oleh peternak akan berpengaruh pada biaya produksi. 

“Karena biaya produksi tiga setengah kali harga pakan. Kalau harga pakannya tinggi tentunya akan berdampak pada harga telur. Tapi pada bagian lain kita juga tidak boleh mematok harga dengan sesuka hati. Karena pemerintah sudah menetapkan harga dasar acuan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Operasi Satgas Pangan Kombes Pol. Helfi Asshegaf mengungkapkan, pihaknya akan mengawal jalur distribusi bagi bahan pokok. Itu dilakukan guna mencegah terjadinya pelagaran baik itu dilakukan oleh oknum maupun pengusaha itu sendiri. 

“Kita garis komandonya kan jelas, tahun ini di bentuk Satgas Polres, tahun sebelumnyakan Mabes dan Polda,” katanya. 

Helfi juga mengatakan, bahwa pihaknya akan memberdayakan jajarannya hingga ke tingkat Polsek dalam menangani persoalan kebutuhan bahan pokok.

“Peran Babinkamtibnas dan unit intelejen yang ada di wilayah teruk kita tingkatkan. Dalam melakukan pendataan. Seperti tadi, pelaku usahanya, distribusinya, transportasinya dan segala macam permasalahan yang mungkin akan muncul,” ujar Helfi.

(jpg/JPC)

Waskita Targetkan Tol Bocimi Hingga Sukabumi Rampung Pertengahan 2020

JawaPos.com – PT Waskita Karya (Persero) menargetkan pembebasan lahan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II-IV rampung pada pertengahan 2019 mendatang. Kepastian lahan ini akan membuat perseroan bisa menyelesaikan konstruksi hingga Sukabumi di pertengahan 2020.

“Kami akan berusaha (membebaskan lahan) paling lambat pada pertengahan tahun depan. Jadi mungkin pertengahan tahun 2020 bisa selesai (konstruksinya),” kata Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra, Sabtu (1/12) kemarin.

Putra mengakui, kendala lahan cukup memakan waktu dalam pembangunan di sesi selanjutnya. Untuk aspek teknis hingga masalah legal, pihaknya tidak menemui masalah berarti.

“Masalah legal, artinya kita mendapat konsesinya. Sekarang kan sudah dapat. Yang kedua, masalah teknis. Nah ini kami menguasai lah. Engineer-engineer di Indonesia kami yakin bisa. Yang ketiga masalah tanah. Nah tanah inilah jadi masalah kunci. Jadi kalau tanah ini bisa selesai pertengahan tahun 2019, saya yakin hanya satu tahun kita bangun sampai Sukabumi. Tapi memang harus tanahnya bebas,” jelas dia.

Saat ini, jelas Putra, pembebasan lahan baru sampai pada seksi II yang sebesar 49 persen. Sementara lainnya masih dalam proses negosiasi. Ia berharap, tersambungnya Tol Bocimi hingga Sukabumi akan membuat masyarakat semakin mudah mendapat akses.

“Untuk itulah kita percepat bagaimana caranya tanahnya bisa semua. Karena begitu tol ini jadi, masyarakat sangat-sangat terbantu,” tandasnya.

(hap/JPC)

Pembangunan Infrastruktur Itu Butuh Inovasi

JawaPos.com – Pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian dalam negeri. Upayanya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur, supaya pelaku ekonomi tidak terbebani dengan biaya besar.

Ketersediaan infraskturkur itu diyakini akan memperlancar mobilitas dan beban usaha pun dapat dikerangi. Mobilitas pun dapat lebih meningkat. Untuk itu pembangunan infrastruktur itu harus digenjot.

Agar ketersediaan infrastruktur berjalan cepat sejalan dengan kemajuan ekonomi, maka diperlukan inovasi. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan menuturkan, kementerian keuangan (Kemenkeu) terus berinovasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur Itu Butuh InovasiDirut PT PII (persero) Armand Hermawan (dok. JawaPos.com)

“Sejauh ini pemerintah memiliki inovasi regulasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterlibatan swasta,” ujar Armand Hermawan dalam keterangan resminya, Jumat (30/11). Inovasi regulasi itu antara lain, Viability Gap Funding (VGF), Project Development Fund. Selain itu ada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Lembaga itu salah satu bentuk instrumen pembiayaan infrastruktur.

Menurut Arman, dengan inovasi pada bidang struktur pembiayaan ini, maka diyakini efektif menarik pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi, PT PII selaku BUMN di bawah Kemenkeu diberikan mandat untuk melakukan penjaminan dalam proyek berskema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Untuk diketahui, hingga pada 2018, PT PII telah memberikan penjaminan atas 16 proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Proyek-proyek tersebut, satu proyek PLTU Batang, 10 Proyek Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta – Cikampek II Elevated, Krian- Legundi – Bunder -Manyar, Cileunyi –Sumedang-Dawuan, Serang-Panimbang, Probolinggo -Banyuwangi dan Jakarta -Cikampek II Sisi Selatan).

Kemudian ada dua Proyek Air Minum (SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung), 3 Proyek Telekomunikasi (Seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur). Semua proyek itu menelan biaya sebesar Rp 176 triliun. “Dengan seluruh proyek yang telah dijamin, PT PII diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah gencar membangun infrastruktur. Pembangunan itu menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah. Semua itu untuk membangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan hingga bendungan.

Dia menegaskan, kebijakan itu dilakukan bukan untuk pamer kinerja atau sekadar hobi, tapi karena infrastruktur di Indonesia perlu ditingkatkan. “Membangun infrastruktur bukan kemewahan atau hobi, tapi ini kebutuhan. Ini bukan fancy idea, ini yang dibutuhkan negara dengan 250 juta penduduk dan belasan ribu pulau,” tuturnya.

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, infrastruktur Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan dengan Thailand kalah jauh. “Thailand sekarang sangat maju infrastrukturnya. Indonesia sangat tertinggal dan stagnan. Sementara perkembangan ekonomi terus berlanjut. Kami sadar kami salah,” tuturnya.

Dia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi terus digenjot tanpa memikirkan ketersediaan infrastruktur, maka biaya-biaya akan semakin mahal. Ujungnya pertumbuhan ekonomi akan melambat.

(iil/JPC)

Izin Lingkungan Freeport Rampung, Divestasi Ditarget Akhir Tahun

JawaPos.com – Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) mengalami progres signifikan. Pemerintah pusat telah merampungkan persyaratan sektor lingkungan terkait pembuatan road map (peta jalan) pengelolaan limbah dan lingkungan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (29/11).

Road map yang dipersiapkan, kata dia, hanya sampai 2024. Sebab, dia ingin strategi disusun bertahap. “Karena banyak yang mesti diselesaikan kan, bagaimana menurunkan tailing-nya (limbah sisa pemisahan, Red) itu bisa kelihatan di sini,” kata Siti. Namun, secara prinsip, dia ingin setiap tahun ada pengurangan limbah yang berasal dari kegiatan produksi.

Izin Lingkungan Freeport Rampung, Divestasi Ditarget Akhir TahunMenteri ESDM Igansius Jonan (Charlie/Indopos/Jawa Pos Group)

Dengan selesainya peta jalan pengelolaan limbah, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) yang ditujukan kepada PT Freeport Indonesia sudah hampir tuntas. Sisanya tinggal menunggu rekomendasi gubernur Papua menyangkut izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Menteri asal Nasdem itu berharap IPPKH bisa segera dikeluarkan. Sebab, dengan terbitnya IPPKH, pihak PT Inalum tinggal membayar biaya divestasi 51 persen dari saham PT FI. Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dapat menerbitkan IUPK sekaligus menandakan Indonesia resmi menguasai perusahaan tambang emas tersebut.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan rekomendasi untuk memuluskan IPPKH guna penerbitan IUPK. “Ada rekomendasinya, memang kami yang keluarkan. Nanti kami akan buat surat untuk kasih ke Ibu Siti (Menteri LHK). Sebentar saya mau tanda tangan, selesai,” tegas dia.

Pada kesempatan itu, Lukas juga meluruskan isu yang menyebut dirinya tidak sepakat dengan skema pembagian saham. Menurut dia, pihaknya hanya menolak nama PT Indocopper Investama (PII) sebagai perusahaan yang bersama BUMD akan mengelola 26 persen saham. Terkait jalan keluarnya, Lukas menyebut akan ada pembicaraan lanjutan untuk menyiapkan nama baru.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap proses divestasi saham PT FI bisa segera dituntaskan. Mantan wali kota Solo itu berharap transaksi tersebut bisa rampung pada akhir tahun ini. 

(far/c10/oni)

Garap Pasar Umrah, Flynas Airlines Terbangi 4 Kota di Indonesia

JawaPos.com – Potensi pasar umrah menjadi incaran perusahaan penerbangan. Terbukti, sepanjang 2018 ini, jumlahnya menembus 1 juta lebih jamaah atau meningkat sekitar 14,5 persen dari tahun sebelumnya. Salah satunya Flynas Airlines, maskapai penerbangan asal Arab Saudi yang mengumumkan akan terbang langsung (direct flight) dari empat kota di Indonesia.

SVP for Hajj & Umrah and Bilateral Agreements, Flynas Airlines, Ahmed Sultan mengungkapkan ini dalam acara soft launching Flynas Indonesia, di Bandara Internasional Hotel, kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

“Kehadiran Flynas diharapkan membantu kemudahan dan meningkatkan terhadap pelayanan umrah dan haji bagi masyarakat muslim Indonesia dengan terbang langsung dari empat kota yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar ke Madinah. Kemudian kembali dari Jeddah dengan armada pesawat Jumbo Jet Boeing 747-400,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/11).

Menurutnya, kehadiran penerbangan langsung Flynas ke empat kota di Indonesia diharapkan juga akan turut meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tanah Air (inbound), khususnya dari Arab Saudi dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Saat ini, Flynas selain melayani 17 rute penerbangan domestik di Saudi, Flynas juga memiliki jalur penerbangan di 53 kota tujuan internasional dan tidak kurang 1.000 jadwal penerbangan setiap minggunya.

Tentu saja, lanjut Sultan, kehadiran Flynas Indonesia akan memberikan kemudahan bagi jamaah umrah asal Indonesia. Bukan itu saja, Flynas juga akan memberikan kemudahan bagi para jamaah umrah yang hendak melanjutkan penerbangan ke sejumlah negara seperti ke Turki, Mesir, Uzbekistan, Jordan, Uni Emirat Arab, India dan berbagai kota di negara-negara Afrika.

Sultan menjelaskan, Flynas merupakan maskapai penerbangan Arab Saudi yang pada tahun 2007 dan mendapatkan ijin operasional di tahun yang sama. Sampai saat ini, Flynas dengan dukungan armada sebanyak 30 unit pesawat telah sukses menerbangkan lebih dari 32 juta penumpang. “Flynas akan memboyong 120 unit pesawat baru produksi Airbus A-320 Neo,” katanya.

Flynas juga merupakan maskapai penerbangan yang mengantongi izin operasional penyelenggaraan haji dan umrah dari Kerajaan Arab Saudi.

Dalam rangka memberikan layanan terbaiknya kepada jamaah haji dan umrah Indonesia, Flynas akan menyuguhkan layanan penuh selama penerbangannya.

(ask/JPC)

Alasan Adhi Karya Belum Bisa Lepas Anak Usahanya Ke Lantai Bursa

JawaPos.com – Perusahaan kontraktor plat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memutuskan untuk menunda rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) anak usahanya PT Adhi Persada Gedung (APG). 

Rencananya APG akan melantai di Bursa Efek Indonesia tahun ini, namun karena kondisi pasar yang sedang tidak bagus akhirnya Adhi menunda rencana tersebut. 

Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Enthus Asnawi Mukhson, selain APG perseroan juga akan melelang sebagian saham di PT Adhi Commuter Properti (ACP) kepada publik di tahun depan. 

“Harusnya tahun ini karena kondisi market seperti ini kita geser ke tahun depan kemungkinan pake buku Maret,” seperti diberitakan di Jakarta, Kamis (30/11/). 

Sementara itu, Entus mengungkapkan jika rencana IPO dua anak usahanya tersebut tidak terganggu dengan dengan adanya pembentukan holding BUMN. Malahan, Ia menilai jika dengan terbentuknya holding maka strukturnya akan lebih kuat lagi.

“Ada holding IPO APG dan ACP gak terganggu sementara ini holding masih functional masih tetep jalan sendiri koordinasi ekuitas saja. Holding Desember, masih tunggu kalau kita jalan terus proses persiapannya, tapi keputusannya tetap nanti presiden kita tunggu. Ada holding lebih bagus harusnya karena akan lebih kuat strukturnya nanti,” pungkasnya.

(mys/JPC)

Adhi Karya Anggarkan Belanja Modal Tahun Depan Rp 5 Triliun

JawaPos.com – Perusahaan konstruksi plat merah, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bakal menyiapkan dana sekitar Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun untuk dana belanja modal atau capital expenditure (capex) di 2019.

Direktur Keuangan ADHI Enthus Asnawi Mukhson mengungkapkan jika dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek perseroan di tahun depan utamanya untuk proyek jalan tol dan properti. Pasalnya, perseroan berniat untuk menggarap jalan tol Solo-Jogja. 

Perseroan juga berencana untuk menambah modal ke anak usahanya yakni, PT Adhi Commuter Properti (ACP) serta mengerjakann proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). 

“Capex Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun. Nanti ada yang ke tol ada yang ke air dan properti anak. Paling besar tol dan properti,” ungkapnya, di Jakarta, seperti diberitakan Jumat (30/11). 

Lebih lanjut, Ia juga menuturkan jika dana capex sebagian akan diperoleh perseroan dari dana kas internal. Adhi juga akan mengeksekusi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi senilai Rp 2 triliun. 

“Dananya sendiri atau utang. Kita masih punya sisa PUB dari yang lalu masih ada Rp 2 triliun itu salah satu alternatif sumber pendanaan. Kemudain juga kan ada ipo dua tahun depan APG (PT Adhi Persada Gedung) dan ACP,” tandasnya.

(mys/JPC)

Luhut: Jepang, Korsel dan Tiongkok Bangun Pabrik Baterai di Morowali

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada groundbreaking pabrik baterai lithium di Morowali Sulawesi Tengah pada Januari 2019 mendatang. Investasi tersebut akan melibatkan Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan dalam negeri.

“Sekarang kita mau bangun (Pabrik) Lithium Baterai USD 4,3 miliar di Morowali,” kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Dikatakan Luhut, baterai pabrikan Morowali tersebut akan digunakan sebagai baterai motor listrik. Dalam sambutannya ia mengatakan negara maju sudah berkomitmen untuk menurunkan 30 persen emisi di 2025. Di Amerika, kata dia, penggunaan energi fosil sudah mulai dikurangi begitu juga dengan Eropa. Untuk penggunaan teknologi lithium baterai sendiri sudah banyak digunakan.

“Ini makanya kita harus hati-hati lihat China sebagai pemain utama. Dulu dia nomer 4. Sekarang 2017 sudah nomer 1. Baterai paling canggih itu Korsel dan China. Ini kita harus lihat,” ungkapnya.

Luhut mengatakan kerja sama ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung pada satu negara saja. Yang penting ada empat kriteria jika asing ingin membuat pabrik atau investasi di dalam negeri, pertama ramah lingkungan, kedua teknologi, ketiga nilai tambah, keempat harus menggunakan tenaga kerja Indonesia

“Kita enggak bisa bergantung satu negara. Mana saja buat kita. Sepanjang empat kriteria. Satu, ramah lingkungan. First, class technology. Kedua, added value. Ketiga, harus menggunakan labor Indonesia. Tapi memang kita harus akui, gak ada politeknik yang bagus di luar jawa gak ada. Nah, ini mereka boleh bawa selama empat tahun. Tapi mereka buka vokasional buat kita. Jadi tahun ke lima dan keenam itu bisa berkurang. Decline terus karena di replace pegawai lokal. Pola ini kita kejar. Lalu ada teknologi transfer,” tuturnya.

(uji/JPC)

Menko Luhut: Indonesia Negara Kaya, Bukan Republik Pisang

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya kemandirian sebuah negara. Menurutnya, hal itu yang saat ini sedang dilakukan Indonesia.

Luhut berkaca pada kondisi maraknya kendaraan di dalam negeri yang merupakan buatan Jepang. Padahal, Indonesia punya potensi untuk melakukan hal serupa. 

Luhut tidak ingin Tanah Air terus-terusan bergantung pada Jepang dalam kebutuhan kendaraan. Luhut menegaskan jika Indonesia bukanlah republik pisang.

Istilah republik pisang diciptakan oleh penulis Amerika Serikat O. Henry (William Sydney Porter, 1862–1910). Republik pisang adalah istilah ilmu politik untuk menyebut negara yang politiknya tidak stabil dan ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas, misalnya pisang. 

“Sebanyak 98 persen mobil kita dibuat dari Jepang. Masa kita mau dikontrol oleh satu negara. Negara ini terlalu besar utk berpihak ke satu negara. Indonesia is a rich country, we are not banana republic,” ujarnya di Pertamina Eenergy Forum, Jakarta, Kamis (29/11). 

“Jadi anda harus bangga jadi orang Indonesia sehingga akan mengurangi keinginan untuk korupsi,” tambahnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengoptimalan energi baru terbarukan (EBT). Sebab, di masa depan energi fosil tidak akan terus menerus menjadi andalan.

“Kita harus diversifikasikan energi, jangan percaya fosil saja. Kita punya geothermal, arus, angin, macam-macam. Kita olah dengan bagus. Kita jangan merasa, karena kau pemimpin kau harus didengar orang. Kau harus dengar orang juga,” pungkasnya.

(hap/JPC)

Di Pasar Spot Bersinar, Emas Antam Justru Turun Rp 2.000 Per Gram

JawaPos.com – Harga logam mulia emas batangan milik PT Aneka Tambang (Antam) hari ini dijual Rp 650.000. Harga tersebut turun Rp 2.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 652.000. Sedangkan, harga buy back turun Rp 3.000 dari Rp 569.000 menjadi Rp566.000 per gram.

Mengutip laman Reuters, harga emas dunia melonjak sejak sesi Rabu setelah Powell mengatakan kebijakan suku bunga bank sentral saat ini akan di bawah perkiraan level yang tidak menahan atau meningkatkan ekonomi Amerika yang sehat.

Manajer Portofolio GraniteShares, Jeff Klearman mengatakan, pernyataan tersebut turut melemahkan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan berimbas pada harga emas.

“Itu melemahkan dolar dan pada saat bersamaan menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga untuk beberapa tahun ke depan. Saya percaya itulah yang memberikan dorongan terbesar untuk emas,” ujarnya.

Disamping itu, para investor juga tengah mengamati pertemuan G-20 hari ini. Tampaknya ada ekspektasi dari perjanjian perdagangan yang menguntungkan atau semacam kesepakatan dengan Tiongkok, yang dapat mendorong pelemahan dolar. 

Seperti diketahui, Tiongkok mengharapkan hasil positif dalam menyelesaikan perang perdagangan dengan Amerika Serikat pada KTT G-20 di Argentina.

“Jadi, kombinasi dari faktor-faktor ini membantu harga emas,” tututnya.

Sebagai informasi, daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya diantaranya, 0,5 gram Rp 349.500; 1 gram: Rp 650.000; 2 gram: Rp 1.249.000; 3 gram: Rp 1.852.000; 5 gram: Rp 3.070.000, dan 10 gram: Rp 6.075.000.

(mys/JPC)

Segini Tarif Pungutan Sampah Untuk Turis Asing dan Domestik

JawaPos.com – Pemerintah berencana mengenakan tarif pungutan sampah untuk turis asing dan domestik. Pengenaan ini akan diberlakukan di sejumlah wilayah pariwisata.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, rencananya untuk turis asing akan dikenakan tarif pungutan sampah sebesar USD 10 atau Rp 145 ribu (kurs Rp 14.500).

“Kalau turis lokal USD 1 (Rp 14.500),” ujarnya dalam Coffee Break di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (30/11).

Lanjut Luhut, pengenaan tarif ini akan diberlakukan berbarengan dengan tarif hotel. Nantinya, anggaran itu akan masuk ke kas daerah dan akan digunakan untuk pengelolaan sampah.

“Jadi dimasukkan ke biaya menginap hotel,” jelas Luhut.

Sebelumnya, Luhut mengatakan langkah pengenaan tarif dilakukan sebagai upaya untuk penanganan sampah plastik yang kian masif merusak lingkungan.

“Perkembangan sampah plastik yang jadi masalah dunia. Kita akan bikin sgeera untuk model penanganan sampah, kususnya di kota yang menjadi tourist destination,” ungkapnya.

“Mungkin akan kita bikin pungutan berapa dolar per turis kalau datang di sana. Uang itu akan kita gunakan untuk pembersihan,” pungkas Luhut. 

(hap/JPC)

Investasi Uang Kuno Menggiurkan, Ini Buktinya

JawaPos.com- Investasi Uang Kuno Menggiurkan, Ini BuktinyaJawaPos.com – Akhir Bulan ini, empat uang kertas yang beredar di masyarakat akan dicabut alias kadaluwarsa. Nantinya, uang tersebut sudah tidak laku alias tak bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran lagi. 

Empat uang tersebut adalah pecahan Rp 10.000 bergambar Cut Nyak Dien, Rp 20.000 bergambar Ki Hajar Dewantara, Rp 50.000 bergambar WR Supratman dan Rp 100.000bergambar Bung Karno dan Bung Hatta dengan gambar belakang Gedung MPR.

Sebentar lagi, ke empat mata uang tersebut sudah tak terpakai dan akan menjadi kategori kuno dalam puluhan tahun mendatang. Banyak orang yang tak terpikirkan untuk mengoleksi uang kuno. Padahal investasi di bidang Numismatik ini cukup menarik.

Mengutip laman uangkuno.com, terdapat para kolektor tertentu yang memilih hanya mengumpulkan uang-uang yang menurut pendapatnya mempunyai prospek yang cerah, yang mungkin akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. 

Pada tahun 2004 harga selembar uang pecahan 5 rupiah 1957 (orangutan) var 3 huruf kondisi UNC sekitar Rp 125.000.  UNC (Uncirculated) sendiri dimana Kondisi uang sangat baik karena tidak pernah digunakan atau hanya beberapa kali digunakan .

Pada 2010 harga uang yang sama sudah sekitar Rp 350.000. Berarti uang tersebut sudah mengalami kenaikan harga sekitar 180 persen dalam waktu 6 tahun. Atau bila dirata-ratakan adalah 30 persen pertahun.

Uang lainnya, yaitu pecahan 5 rupiah 1968 (seri Sudirman) yang pada tahun 2004 berharga Rp 15.000 perlembar UNC. Tahun 2010 lalu dengan uang yang sama bernilai sekitar Rp 25.000, berarti mengalami kenaikan harga sebesar 66 persen atau sekitar 11 persen pertahun.

Terakhir contoh uang pecahan 1/2 roepiah Dai Nippon tahun 1943 yang pada tahun 2004 berharga Rp 50.000 perlembar UNC dan pada tahun 2010 juga masih berharga Rp 50.000 perlembar UNC. Berarti uang ini tidak mengalami kenaikan harga samasekali. Bahkan bila dihitung dengan memakai rumus inflasi dsb, berarti uang ini malah menyusut nilainya.

Dari contoh-contoh tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa uang jenis tertentu akan mengalami kenaikan harga yang lebih banyak dibandingkan uang jenis lainnya. 

Sekarang kita lihat dari sudut kualitas. Untuk uang 5 rupiah 1957 (orangutan) kualitas EF mengalami kenaikan harga dari Rp 75.000 (2004) menjadi Rp 150.000 (2010) atau sekitar 100 persen dalam waktu 6 tahun. Bandingkan dengan yang UNC mengalami kenaikan harga 180 persen.

Jadi kesimpulan kedua kita adalah: Uang berkondisi UNC akan mengalami kenaikan harga yang lebih besar bila dibandingkan kondisi dibawahnya. 

Semakin lama barang tersebut anda tahan, semakin besar cost yang harus dibayar. Semakin cepat barang tersebut berpindah tangan alias dijual semakin besar keuntungan yang didapatkan. Demikian juga dengan kualitas dan jenis barangnya, semakinbagus dan langka akan semakin cepat meningkat harganya.

(mys/JPC)